Apa dan Kapan KORPRI dibentuk ?
Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar KORPRI,
bahwa KORPRI merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik
Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada
cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas,
aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab. Korps Pegawai
Republik Indonesia (KORPRI) terbentuk pada tanggal 29 November 1971 bertolak
dari latar belakang pemikiran, bahwa dengan pegawai yang terkotak-kotak dalam
berbagai kelompok idiologi tidak mungkin tugas menjalankan pemerintahan dan
pembangunan yang diamanatkan Negara dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan
berhasil guna.
Latar belakang terbentuknya KOPRI.
Bahwa sebelum KORPRI sendiri
terbentuk, pegawai negeri yang bekerja dalam dinas-dinas pemerintahan adalah
anggota dari perserikatan-perserikatan pegawai yang sangat banyak jumlahnya.
Perserikatan pegawai tersebut pada umumnya berinduk kepada kekuatan (partai) politik
yang ada, misalnya Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM) yang berinduk pada Partai
Nasionalis Indonesia, Serikat Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia (SOKSI)
yang berinduk pada Partai Sosialis Indonesia, Serikat Buruh Muslimin Indonesia
(SARBUMUSI) yang berinduk pada Partai Nahdlatul Ulama, Serikat Buruh Kereta Api
(SBKA) yang berinduk pada SOBSI/PKI, dan sebagainya.
Dengan
pegawai yang memiliki kesetiaan yang "mendua", yaitu disatu pihak
pegawai taat kepada Pemerintah, sedangkan di lain pihak setia kepada partainya.
Setiap pegawai disamping bekerja bagi pemerintah sesuai bidang tugasnya, akan
bertindak sesuai arahan pimpinan partainya. Dengan keadaan yang demikian amat
sulit diharapkan bahwa Pemerintah akan dapat melaksanakan tugasnya dengan
sebaik-baiknya. Atas prakarsa pemerintah, untuk mencapai dayaguna dan hasil
guna yang sebesar-besarnya dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan
menyeleng-garakan pembangunan nasional, diupayakan suatu wahana yang dapat
mewadahi seluruh pegawai yang bekerja dalam dinas-dinas pemerintah. Dengan
Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tanggal 29 Nopember 1971 dibentuk Korps
Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Korpri digagas sebagai satu-satunya wadah
untukmenampung kegiatan para anggotanya di luar kedinasan.
Dasar KORPRI
Sejalan dengan sifatnya maka gerak
langkah KORPRI adalah berdasarkan Pancasila dan bercirikan profesionalitas,
pengabdian, kemitraan, kekeluargaan, dan gotong royong (AD, Pasal 5).
Fungsi
KORPRI
Fungsi suatu organisasi memiliki
makna eksistensi (keber-ada-an) yang berdaya guna oleh dan bagi anggota
dan masyarakat dengan memberi manfaat sesuai cita-cita organisasi. Bagi KORPRI,
fungsi KORPRI memiliki makna keber-ada-an organisasi KORPRI adalah dari, oleh,
dan untuk anggota (pegawai) dan Republik Indonesia. Secara formal, KORPRI
memiliki fungsi (AD, Pasal 6) :
- Perekat persatuan dan kesatuan
bangsa;
- Pelopor peningkatan kesejahteraan
dan profesionalitas anggota;
- Pelindung dan pengayom anggota;
- Penyalur kepentingan anggota;Pendorong
peningkatan taraf hidup social ekonomi masyarakat dan lingkungannya;
- Pelopor pelayanan publik dalam
menyukseskan program-program pembangunan;
- Mitra aktif dalam perumusan
kebijakan instansi yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
- Pencetus ide, serta pejuang keadilan
dan kemakmuran bangsa.
Visi dan
Misi Korpri
Visi Korpri adalah terwujudnya
Korpri sebagai organisasi yang kuat, netral, mandiri, profesional dan terdepan
dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mensejahterakan anggota,
masyarakat, dan melindungi kepentingan para anggota agar lebih profesional di
dalam membangun Pemerintahan yang baik.
Untuk dapat merealisasikan visi
tersebut diatas, maka Korpri memiliki misi:
1. Mewujudkan organisasi Korpri sebagai
alat pemersatu bangsa dan negara,
2. Memperkuat kedudukan, wibawa, dan
martabat organisasi Korpri,
3. Meningkatkan peran serta Korpri
dalam mensukseskan pembangunan nasional,
4. Meningkatkan perlindungan hukum dan
pengayoman kepada anggota,
5. Meningkatkan ketaqwaan dan
profesionalitas anggota,
6. Meningkatkan kesejahteraan
anggotanya,
7. Menbegakkan peraturan
perundang-undangan Pegawai Republik Indonesia,
8. Mewujudkan rasa kesetiakawanan dan
solidaritas sesama anggota Korpri,
9. Mewujudkan pronsip-prinsip
kepemerintahan yang baik
Program
Kerja Pokok-pokok kegiatan sebagai pelaksanaan visi, misi, dan fungsi Korpri,
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sasaran
Program Umum Korpri adalah:
- Melaksanakan penguatan dan
konsolidasai organisasi dengan sasaran terwujudnya organisasi yang kuat,
handal, dan netral;
- Pembinaan profesionalisme, moral,
jasmani, dan semangat korps dengan sasaran adanya peningkatan kompetansi,
ahlak, kesehatan, dan jiwa korsa anggota;
- Peningkatan usaha dan pengembangan
potensi bisnis dengan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota;
- Peningkatan kepedulian terhadap
masalah sosial, perlindungan hukum bagi anggota dengan sasaran untuk ikut serta
membantu mengatasi permasalhan sosial yang dihadapi serta membenkan bantuan
hukum terhadap anggota.
Program Umum Korpri menjadi acuan
dalam menyusun program kerja pada masing-masing jenjang kepengurusan sesuai dengan
kemampuan masing-masing dan tetap dikendalikan dab dilakukan pengawasan oleh
Pimpinan/Pengurus di semua jenjang kepengurusan.
Doktrin
Korpri
Korpri memiliki suatu doktrin yang
disebut Bhinneka Karya Abdi Negara, yang berarti walaupun Pegawai Republik
Indonesia melaksanakan tugas diberbagai bidang dengan jenis karya yang beraneka
ragam, tetap bersatu dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat,
bangsa, dan negara.
Doktrin
Korpri adalah kebulatan tekad dan kesatuan pemikiran Korpri tentang dasar-dasar
dan pokok-pokok pelaksanaan serta pengembangan pengabdian kepada masyarakat,
bangsa, dan negara, dan menjadi pedoman serta pembimbing bagi segenap anggota
dalam melaksanakan asas dan mencapai tujuan Korpri. Doktrin Korpri manjadi
pedoman bagi setiap anggota Korpri dalam melaksanakan visi dan misi Korpri.
Kode Etik
Korpri
Korpri memiliki Kode Etik yang
dinamakan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia.
Korpri. Kode
Etik Korpri adalah pedoman sikap dan tingkah laku angotanya. Naskah Panca
Prasetya Korpri adakah sebagai berikut.
PANCA PRASETYA
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KAMI ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA, ADALAH INSAN YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA,
BERJANJI:
- SETIA DAN TAAT KEPADA NEGARA
KESATUAN DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945;
- MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN BANGSA
DAN NEGARA SERTA MEMEGANG TEGUH RAHASIA JABATAN DAN RAHASIA NEGARA;
- MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DAN
MASYARAKAT Dl ATAS KEPENTINGAN PRIBADI DAN GOLONGAN;
- MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN
BANGSA SERTA KESETIAKAWANAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA;
- MENEGAKKAN KEJUJURAN, KEADILAN DAN
DISIPLIN SERTA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PROFESIONALISME
Lambang
Korpri
Lambang Korpri diadakan dengan
maksud untuk lebih menumbuhkan jati diri dan jiwa korsa anggota Korpri.
Bentuk dan makna lambang Korpri adalah sebagai
berikut :
